Mobil dinas dipakai mengedarkan sabu-sabu. Kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan operasional dan perawatannya dari anggaran negara. Dan yang lagi marak saat ini, plat nomor mobil dinas dirubah menjadi palsu.
Tiga hal yang sangat memalukan di atas terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi perhatian serius pimpinan dewan.
Wakil ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, mengomentari, terkait dengan indikasi banyaknya mobil dinas yang disalahgunakan oleh oknum pejabat, dan juga terindikasi dipergunakan untuk terlibat dalam kejahatan-kejahatan, menurutnya itu hal yang sangat memalukan bagi pejabat negara maupun pejabat daerah. Selain itu, merugikan citra pemerintahan. Dan yang paling buruk, sambung Kurnia merusak nama daerah.
Sebagai wakil ketua DPRD, kedepannya dia mendorong dan menginginkan agar pemerintah daerah mengaktifkan perangkat daerah yang bertugas mengawasi seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Jadi, misalnya Pol PP saya pikir nanti supaya dia lebih berdaya dalam rangka misalnya melakukan pengamanan-pengamanan internal di Pemda. Saya kira mereka harus diberdayakan,” ujar dia, Rabu (11/12).
Selain itu, Pol PP juga bisa melakukan rajia-rajia kepada seluruh dinas-dinas dan instansi terkait mengenai penggunaan mobil dinas yang tidak pada peruntukannya dan masalah kedisiplinan pegawai masuk kantor.
Masih Kurnia, lebih spesifik terkait mobil dinas, bahwa bagaimana agar mobil dinas ini dipasang logo.
Distempelnya logo (daerah) tujuannya jelas dia, sehingga siapapun bisa mengawasi keberadaan mobil dinas itu. Sehingga tidak disalahgunakan oleh pejabat maupun oleh keluarga-keluarga pejabat itu sendiri.
“Jadi Insya Allah dengan pemerintahan baru Bambang Syirajuddin, saya kira kita akan benahi semua. Bagaimana agar tatakelola aset daerah ini dikelola secara baik, tidak terjadi pemborosan-pemborosan. Tidak terjadi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang memang merugikan daerah dan merusak citra daerah itu sendiri,” tandas dia.
