Dompu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.
Kegiatan tersebut telah diawali dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan segenap stakeholders pembangunan.
Sejumlah tahapan ini dinilai mencerminkan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, demokratis, transparan dan terintegrasi.
Dengan demikian, diharapkan akan dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat bawah, serta terintegrasi kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah atasan sehingga terwujud Dompu yang Mashur.
“Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen mewujudkan masyarakat Dompu yang MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius), seperti tertuang dalam visi Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026,” kata Wakil Bupati Dompu, Syahrul Parsan, ST., MT., saat kegiatan Musrenbang di Pendopo Bupati, Kamis (7/3/2024).
Syahrul Parsan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2023 sebagaimana dirilis BPS tercatat 3,17 persen.
Meskipun mengalami peningkatan 0,22 persen dari tahun 2022 sebesar 2,95 persen, hal ini menunjukan bahwa aktivitas ekonomi selama 2023 tumbuh lebih baik sejak 2021. Dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 3,21 persen.
Menurutnya, tahun 2025 merupakan tahun yang penting dan krusial bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Tahun 2025, tahun pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2030.
Sehingga, 2025 merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar tercapai visi nasional Indonesia Emas 2045, NTB Emas 2045 dan Dompu Emas 2045.
Dalam upaya mencapai visi RPJPD tersebut, Pemkab Dompu perlu melakukan langkah-langkah yang strategis untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan manusia berkualitas.
“Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tapi juga memastikan kesempatan yang sama pada semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” jelasnya.
Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi perlu partisipasi semua pihak untuk turut andil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif.
Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, maka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran akan menurun.
Hal ini senada dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Karena itu, pada RKPD Kabupaten Dompu mengusung Tema Pembangunan Tahun 2025, “Peningkatan Kualitas Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
“Saya meminta kepada semua Kepala OPD di lingkungan Pemkab Dompu untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan harus termuat dalam dokumen RKPD. Melakukan sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi NTB agar terjadi keselarasan program kegiatan pembangunan daerah dan nasional,” harap orang nomor dua di Kabupaten Dompu tersebut. (Jz/*)
