Total indikasi penyalahgunaan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Kapoda Rawi, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, periode 01 Juni 2007 sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp3.241.720.904 berdasarkan hasil laporan auditor independen atas hasil audit sumber dan penggunaan dana Perusda Kapoda Rawi nomor: 00001/2.1084/AU.1/05/0799-1/1/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 dari auditor independen kantor akuntan publik Khairunnas.
Dugaan penyalahgunaan keuangan dimaksud berasal dari belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu sebagaimana pernah disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Dompu.
Ternyata, untuk membuka kotak pandora dugaan kerugian di atas, penyidik Kejaksaan bukan saja memakai auditor independen, namun juga melibatkan instansi lain.
Humas Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo mengungkapkan, dalam perhitungan kerugian, Kejaksaan juga melibatkan beberapa pihak seperti BPKP dan Inspektorat untuk mengkaji apakah pemeriksaan keuangan Perusda sesuai dengan metodnya. Dan hasilnya sudah sesuai, tinggal nanti ada berita acara sesuai dengan kerugian.
Pelibatan BPKP dan Inspektorat dimaksudkan untuk memantapkan proses, karena harus ada ahli yang membunyikan bahwasanya sesuai dengan apa yang hasil perhitungan.
“Harus ada ahli yang membunyikan bahwasanya sesuai dengan apa yang hasil perhitungan,” terang Joni belum lama ini.
Sejauh ini dia mengungkapkan, tinggal ada beberapa pihak lagi yang dimintai keterangan untuk pemantapan.
“Cuma hanya penambahan beberapa keterangan saja, selesai itu tinggal go penetapan tersangka,” ungkapnya lagi.
Terakhir dikatakan, perkara kasus dugaan korupsi Perusda merupakan perhatian karena mendapat atensi dari pimpinan. Sehingga keterlibatan orang besar akan dibongkar dalam pemeriksaan.
