Kinerja senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, mulai ditagih oleh publik. Duduk di kursi empuk DPD RI sebagai utusan masyarakat NTB dipertanyakan asas manfaatnya.
Lalu apa kontribusi Mirah terhadap masyarakat NTB di tengah kondisi yang sedang bergejolak saat ini.
Rahimun M Said, mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta mengkritisi kinerja dua tahun senator asal Bima, Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid.
Menurut pemuda yang akrab disapa Rahim itu, demokrasi tidak dibangun di atas tepuk tangan, melainkan di atas pertanyaan-pertanyaan yang berani. Karena itu, tidak ada yang salah menurutnya ketika rakyat NTB mulai bertanya: setelah memperoleh kepercayaan ratusan ribu suara pada Pemilu 2024, sejauh mana senator Mirah Midadan Fahmid telah menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat?
Pertanyaan ini penting baginya, karena dalam politik modern, citra sering kali bergerak lebih cepat daripada hasil kerja. Publik disuguhi foto kegiatan, kunjungan kerja, forum diskusi, pertemuan dengan berbagai pihak, hingga publikasi yang hampir setiap hari menghiasi media sosial. Namun ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat tidak pernah ditentukan oleh banyaknya pemberitaan. Yang menjadi ukuran adalah perubahan nyata yang dirasakan rakyat yang memilihnya.
“Masyarakat NTB saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Harga kebutuhan pokok yang tidak selalu stabil, tantangan pendidikan, akses kesehatan yang belum merata, lapangan pekerjaan yang terbatas, hingga pembangunan daerah yang masih membutuhkan perhatian serius. Dalam situasi seperti ini, rakyat tentu ingin mengetahui sejauh mana suara mereka benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional,” ungkap Direktur Riset dan Isu Strategis, LAMPI (Lembaga Pers Mahasiswa Islam) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tersebut kepada BCBfm, Senin (1/7).
Meskipun ia menyebut bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki kewenangan yang terbatas dibanding Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Penjelasan itu benar secara konstitusional, namun keterbatasan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk rendahnya ekspektasi publik. Justru di tengah keterbatasan itulah kualitas kepemimpinan dan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah diuji. Rakyat tidak memilih alasan, rakyat memilih harapan,” tegas direktur Noises.id tersebut.
Baginya, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika sebagian masyarakat mulai terbiasa mengukur keberhasilan politik hanya dari popularitas. Demokrasi akhirnya berubah menjadi panggung pencitraan, bukan arena pertanggungjawaban. Akibatnya, pejabat publik lebih sibuk menjaga citra daripada menunjukkan capaian yang dapat diukur secara objektif.
“Karena itu, rakyat NTB perlu kembali kepada prinsip dasar demokrasi: setiap kekuasaan harus diawasi. Tidak ada pejabat yang kebal dari kritik. Tidak ada wakil rakyat yang boleh merasa cukup hanya karena berhasil memenangkan pemilu. Jabatan bukan garis akhir perjuangan, melainkan awal dari kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” tambahnya.
Masih Rahim, sudah saatnya masyarakat NTB lebih kritis, lebih berani bertanya, dan lebih tegas menagih hasil. Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang sejarah bukanlah siapa yang paling sering tampil di hadapan kamera, melainkan siapa yang benar-benar membawa maslahat bagi rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
“Rakyat yang kritis bukan ancaman bagi demokrasi. Rakyat yang diam justru ancaman bagi masa depan daerahnya,” pungkas Rahim.
