Banyak kasus dugaan korupsi yang diproses kejaksaan negeri Dompu saat ini dinilai sangat lamban penanganannya.
Laporan dugaan korupsi anggaran PKK sudah berumur setahun lebih dilaporkan, tetapi belum menunjukan perkembangan yang signifikan. Disini kejaksaan diminta harus lepas dari konflik kepentingan.
Belum lagi kasus lainnya seperti rehabilitasi irigasi Sori Paranggi, rehabilitasi irigasi Kwangko, dan dugaan korupsi pembangunan puskesmas kota, nasibnya sama seperti kasus-kasus lain.
Mandeknya penuntasan kasus-kasus tersebut mendapat sorotan serius dari mahasiswa yang tergabung kedalam aliansi mahasiswa anti korupsi (AMAK) Kabupaten Dompu.
Kamis (1/8), AMAK menggelar demonstrasi di Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut kejaksaan segera menyelesaikan perkara korupsi yang sudah dilaporkan masyarakat.
Jujur Prakoso, dalam orasi mengatakan bahwa terjadi kejahatan masif yang luar biasa yang dilakukan pemerintah sekarang. Ia menduga anggaran PKK, pembangunan SDN 02 Dompu, pembangunan SPKT Polres Dompu, dan pembangunan kantor Kejari Dompu dimana sumber anggarannya berasal dari dana hibah, didalam pelaksanaan proyek diduga ada praktik korupsi.
Oleh sebab itu, dia mendesak kejaksaan untuk memanggil ketua PKK dan kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Dompu terkait kasus PKK dan irigasi Kwangko. Menurutnya kejaksaan belum pernah memanggil dan memeriksa keduanya.
“Saya minta kejari tetap konsisten menegakkan hukum,” harap Jujur menutup orasinya.
Orator lainnya Abdul Khahir Putra juga meminta kejari untuk memeriksa istri Bupati Dompu.
“Seret dan panggil istri bupati Dompu. Tuntaskan kasus PKK dan kasus-kasus lainnya,” desak dia.
Katanya, sudah gugur kepercayaan masyarakat atas proses hukum di Dompu terutama kasus PKK karena melihat proses hukum yang tidak berjalan.
Dia juga meragukan keberanian kejari memanggil dan memeriksa ketua PKK.
“Kami sangsi keberanian Kejari memanggil ketua PKK,” teriaknya.
Rencana awalnya mereka ingin berdialog langsung dengan kepala kejaksaan. Tetapi karena Kajari sedang mengadakan rapat penting, dialog pun batal dilaksanakan, dan mereka langsung membubarkan diri.
“Beliau sedang zoom meeting dengan pimpinannya,” kata Uma Keho.
Kepala seksi intelijen, Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo menyampaikan, jajarannya tetap memproses kasus yang dilaporkan masyarakat.
“Semuanya sedang dalam proses,” imbuh Joni.
Demo para mahasiswa itu dikawal ketat polisi dan TNI.
