Krisis fiskal yang dialami Pemkab Dompu, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama tahun ini mengakibatkan tertundanya pembiayaan terhadap program pemerintahan. Ini sekaligus berdampak langsung dan serius ke masyarakat karena tidak adanya uang yang beredar. Secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat.
Kemelut kas daerah tersebut cerminan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bentukan bupati. Mereka harus memperbaikinya karena tugas dan tanggung jawab di dalam tata kelola anggaran.
Lembaga dewan selaku pengawas eksekutif menyorot kinerja keuangan pemkab Dompu. Dipandang krisis fiskal yang terjadi sangat merugikan dan membahayakan bupati selaku kepala daerah.
Menurut ketua DPRD Dompu, Mutakkun, jika kondisi seperti ini terjadi dan itu akan terjadi lama, bukan hanya nama bupati yang rusak tetapi nama pemkab Dompu yang di dalamnya juga DPRD karena DPRD dituding tidak melaksanakan fungsi pengawasan
“Baik bupati maupun DPRD, dengan adanya kondisi seperti ini ya. Kemudian yang sebenanrya terasa ditampar itu termasuk kami DPRD,”.
“Iya, bukan hanya nama bupati yang rusak. Jadi dua-duanya kami sebenarnya ditampar oleh TAPD,” kesal dia saat diwawancarai, Senin (22/6).
Dikatakan, bahwa lembaganya tidak akan membiarkan persoalan berlalu begitu saja. Pihak TAPD akan dimintai penjelasan.
“Nanti kami akan panggil TAPD untuk rapat koordinasi,” ujar legislator asal Nasdem itu.
