Menanggapi terjadinya krisis fiskal, dewan perwakilan rakyat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memberikan sinyalemen kuat akan menjalankan fungsi kontrolnya secara penuh terhadap pemerintah.
Ketua DPRD, Muttakun mengaku heran dengan kinerja TAPD karena baru kali ini kekosongan keuangan terjadi di pemerintahan.
Oleh sebab itu, dalam menjalankan kewenangan secara full, kemarin badan anggaran sudah bersurat secara resmi kepada pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), meminta penjelasan tertulis soal carut marut pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kas daerah minim.
“Kami DPRD memang harus mendapatkan informasi dan penjelasan dari mereka (TAPD, red) sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat yaitu fungsi pengawasan. Nah, beberapa yang kami minta dalam surat itu ya dibuat tertulis saja,” ujarnya ke BCBfm, Senin (22/6).
Beberapa item yang dimintai penjelasan tertulis oleh badan anggaran ungkap Muttakun, yaitu;
1. Analisis penyebab melemahnya kondisi fiskal Kabupaten Dompu, meliputi aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Data realisasi triwulan ke-II dan proyeksi APBD Kabupaten Dompu sampai dengan akhir tahun anggaran 2026;
3. Langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk memperkuat struktur fiskal dan menjaga stabilitas keuangan daerah, dan;
4. Dampak dan mitigasi terhadap program prioritas daerah, belanja wajib, serta alokasi anggaran untuk OPD.
Dia menegaskan, walau belum mengarah untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk panitia khusus, keluarnya surat DPRD untuk TAPD tidak sekedar mendapatkan penjelasan tertulis eksekutif melainkan nanti akan ditindaklanjuti pemanggilan.
“Nanti kami akan mengundang untuk rapat kerja atau rapat koordinasi dengan TAPD. Di situ kita akan melihat dulu dan mempelajari dulu apa sebenarnya ini. Kalau memang ini karena hal-hal yang mungkin karena ada hal administrasi atau ada strategi yang memang kurang maksimal, memang harus kita minta agar diperbaiki. Tapi kalau bukan hal administrasi dan strategi, kita lihat kedepan,” ujar Muttakun.
Permintaan keterangan tertulis jelas dia, karena DPRD punya tanggung jawab serius bagaimana supaya tidak terjadi kondisi kas daerah yang minim. Dia khawatir jangan sampai persoalan ini hanya dirasakan oleh mereka (pemerintah, red) tetapi justru memberikan dampak termasuk penundaan bayar beberapa item itu. Kalau sudah melakukan penundaan bayar karena kas daerah minim itu artinya sudah memberikan dampak seriua kepada masyarakat, DPRD tidak bisa membiarkan itu.
“Surat itu memang serius intervensi kami untuk membantu eksekutif sebenarnya,” pungkas dia.
